di Posting Tanggal 11-May-2020 | dibaca : (224) kali | suka : (0)
 

TAPSEL - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Syahrul M. Pasaribu, SH menyampaikan nota laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Tapsel Husin Sogot Simatupang didampingi Wakil Ketua Borkat, di ruang sidang paripurna DPRD Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Senin (11/5/2020).


            Dalam sambutannya Bupati Tapsel H. Syahrul M Pasaribu, SH menjelaskan, bahwa pendapatan daerah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 1.499.263.389.898 terealisasi sebesar Rp. 1.470.737.329.892,03 atau 98,10% dan berdasarkan kelompok pendapatan dapat diuraikan menjadi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019, direncanakan Rp. 162.148.021.190 dan terealisasi sebesar Rp. 167.458.157.940,03 atau 103,27% yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. "Sedangkan pendapatan transfer tahun anggaran 2019 direncanakan Rp. 1.098.556.566.854 dan terealisasi sebesar Rp. 1.058.011.724.890 atau 96,31%, sedangkan pendapatan daerah yang sah di rencanakan Rp. 238.588.801.854 terealisasi Rp. 245 267.447.062 atau 102,81%. Realisasi belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2019 direncanakan Rp. 1.596.798.389.091 dan terealisasi sebesar Rp. 1.463.791.932.223,89 atau 91,67% realisasi ini kurang sebesar Rp. 110.396.868.672,90 atau kurang 7,74%," jelasnya. Dengan uraian yang telah kami sampaikan tersebut bahwa realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Tapsel TA. 2019 masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp. 105.492.187.600,62. Dalam laporan tersebut Bupati mengatakan bahwa Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 merupakan dokumen pelaksanaan peraturan daerah No 4 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tapsel dan peraturan daerah No 2 tahun 2019 tentang PAPBD Tapsel tahun anggaran 2019 yang didalamnya memuat realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.

            "Laporan keuangan Ini merupakan bahan evaluasi atas kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan kehendak UU No 23 tahun 2014 dan sudah beberapa kali di ubah terakhir UU No 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah," katanya. Laporan keuangan pertanggungjawaban ini sebelum di sampaikan ke DPRD sudah terlebih dahulu di sampaikan kepada BPK tanggal 21 Februari 2020 serta sudah di audit. Baik oleh tim audit BPK maupun tim audit kantor akuntan publik. "Sedangkan yang berhubungan dengan Covid-19, daerah kita masih terkendali berkat gugus tugas di semua tingkatan mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai desa dan kelurahan. Aktif mengantisipasi penyebaran Covid-19, dengan melakukan posko pengawasan termasuk pintu-pintu masuk kabupaten serta partisipasi dari semua pihak. Dan kita juga harus terus berusaha agar daerah kita terus pada posisi biru (hijau), dengan rincian positif Covid-19 Nihil, PDP Nihil dan ODP 4 orang," ungkapnya. Lebih lanjut Bupati juga mengatakan terkait dengan keuangan daerah tahun berjalan tahun 2020 sejalan dengan PMK No 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 atau yang membahayakan perekonomian nasional dan KMK No 10/KM.7/2020 tentang penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020.

            "Setelah dilakukan penyisiran kembali terhadap pendapatan daerah seperti pengurangan transfer pusat ke daerah, pengurangan DBH provinsi dan pengurangan PAD. Mengakibatkan pengurangan pendapatan bertambah 20 milyard lebih sehingga total pengurangan pendapatan menjadi 233 milyard lebih dari APBD induk (dibawah pendapatan APBD TA. 2017),"pungkasnya. Ketua DPRD Tapsel Husin Sogot Simatupang selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan bahwa setiap pimpinan fraksi menyampaikan pandangan umum tentang pengantar nota laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2019. Dan jawaban dari Bupati tentang pandapat umum angggota DPRD akan di jawab pada tanggal 12 Mei 2020. Turut Hadir Wakil Bupati Tapsel Aswin Efendi Siregar, Anggota DPRD, Sekda Tapsel Parulian Nasution, Sekwan, Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD dan Kabag. (Humas dan Protokol Tapsel)

        
 suka : (0)  |    dibaca : (224) kali
 
06-December-2016
KESEHATAN
06-December-2016
PERTANIAN
06-December-2016
PARIWISATA
05-December-2016
PENDUDUK
05-December-2016
KETENAGAKERJAAN
BPKPAD Kab. Tapsel
DPMPTSP Kab. Tapsel
BAPPEDA Kab. Tapsel
LAPOR!
LPSE Tapsel
Provinsi Sumatera Utara
siMAYA
PPID TAPANULI SELATAN
  • OS Anda : Unknown
  • Browser Anda : Unknown v.?
  • Pengunjung Hari kemaren : 63 pengunjung
  • Pengunjung Hari ini : 28 pengunjung
  • Pengunjung Sampai Hari ini : 235,400 pengunjung
  •